PA SITUBONDO MENGIKUTI PENYAMPAIAN PENGANTAR RUU TENTANG APBN TA 2025
Jumat, 15 Agustus 2025, bertempat di Aula DPRD Kabupaten Situbondo, Pengadilan Agama Situbondo turut menghadiri agenda penting kenegaraan. Dalam forum tersebut, seluruh peserta mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia terkait Penyampaian Pengantar/Keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya. Acara berjalan dengan khidmat diikuti oleh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, anggota DPRD, serta berbagai instansi lainnya. Kehadiran Pengadilan Agama Situbondo menggambarkan sinergi antarlembaga dalam urusan penting negara.
Dalam pidatonya, Presiden RI menegaskan bahwa APBN kali ini memiliki makna yang sangat khusus. “Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia,” ucap Presiden dengan tegas. Hal ini menjadi penanda dimulainya arah baru kebijakan fiskal negeri. Presiden menekankan bahwa rancangan APBN 2026 merupakan implementasi visi dan misinya bersama Wakil Presiden. Visi tersebut diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Bagi pemerintah, ketangguhan dianggap sebagai fondasi utama menuju kemandirian dan kesejahteraan rakyat.
Presiden menyampaikan bahwa ketahanan di berbagai bidang harus diperkuat demi masa depan bangsa. Bidang pangan, energi, ekonomi, hingga pertahanan menjadi fokus utama yang akan dioptimalkan. Presiden juga menegaskan sumber daya alam adalah hak rakyat, bukan kelompok kecil. “Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” ujarnya dalam pidato kenegaraan. Konsep hilirisasi disebut sebagai strategi kunci untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi. Lapangan kerja baru juga akan terus diciptakan agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa nilai tambah dari hasil hilirisasi harus tetap berada di Indonesia. Menurutnya, inilah cara efektif untuk memastikan kekayaan bangsa tidak hanya diambil oleh pihak luar. “Nilai tambah itu harus kita maksimalkan dan tetap berada di tanah air kita, Indonesia,” tegas Presiden. Semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk maju dalam pembangunan nasional. Presiden juga mengingatkan, sepuluh bulan pertamanya memimpin telah diisi dengan kerja keras bersama rakyat. Cita-cita besar bangsa harus terus diwujudkan di tengah tantangan global yang semakin tidak pasti.